Bappenas Pastikan Sinkronisasi Pembangunan dengan Program Presiden Terpilih

Jakarta, InfoPublik - Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Digelar sebagai puncak konsolidasi usulan pembangunan melalui rangkaian desk pada 28 April-8 Mei 2024, Musrenbangnas 2024 menjadi momentum Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan arahan penting terkait perencanaan pembangunan nasional.

"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, dan juga RKP, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi, sebab itu sinkronisasi menjadi kunci. Dari level kementerian sampai daerah, semuanya harus sejalan," papar Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, Rancangan Awal RKP Tahun 2025 telah memuat agenda penting yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih.

"Integrasi dengan program presiden terpilih akan terus dilakukan hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025,” papar Menteri Suharso.

RKP harus mengusung prinsip dasar, yaitu harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi hasil yang produktif, serta akurasi sasaran dan strategi alokasi anggaran. RPJPN 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan berhasil jika dipedomani baik oleh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta RKP.

"Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, maka diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada Indikator Makro Pembangunan serta rencana program dan kegiatan," terang Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas juga menggelar diskusi "Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Masa Transisi" yang mengundang narasumber dari berbagai instansi terkait, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Diskusi tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Tri Dewi Virgiyanti, Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad, dan Rektor IPB University Hermanto Siregar.